MMC Kobar – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Juni Gultom, menyampaikan dukungan penuh terhadap program lanskap berkelanjutan yang diinisiasi oleh NGO KALEKA dengan dukungan pendanaan dari SECO. 

Program ini dinilai berdampak signifikan karena langsung menyasar masyarakat di tingkat tapak atau desa, yang meskipun memiliki keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, merupakan garda terdepan dalam menjaga kelestarian lingkungan melalui inisiatif Yurisdiksi Kelapa Sawit dan Gawi Bahaum.

(Baca Juga : Koperasi Bakti Dinas Perindagkop UKM Kobar Ikuti Bazar Pangkalan Lada Expo 2023)

Dalam Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan secara virtual oleh KALEKA pada Senin (3/2), hadir pula Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Desa Sabuai, Lurah Mendawai Seberang, dan Tim Kaleka. Diskusi ini bertujuan untuk memperoleh umpan balik dari Pemkab Kobar atas kinerja dan keberlanjutan program lanskap berkelanjutan yang dijalankan di wilayah tersebut.

“Program ini sangat baik karena rencana aksinya sejalan dengan dokumen perencanaan daerah seperti RPJPD, RPJMD, maupun RKPD. Ini menjadi bukti sinergi nyata antara NGO dan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan,” ujar Juni Gultom.

Ia menambahkan bahwa Bappedalitbang, baik melalui program Gawi Bahaum maupun Yurisdiksi Kelapa Sawit, memiliki peran penting sebagai sekretariat kelompok kerja. Tugasnya meliputi pengaturan rapat koordinasi dan administrasi guna mencapai target-target program. 

Dukungan yang diberikan kepada pemerintah daerah dalam program ini antara lain berbentuk bantuan teknis, pelatihan peningkatan kapasitas kelembagaan, penguatan tata kelola lokal, serta investasi pada kegiatan seperti literatur review dan pengembangan basis data keanekaragaman hayati.

“Kami sangat memerlukan dukungan multi-stakeholder, baik dalam penyusunan perencanaan pembangunan maupun pada tahap pelaksanaan, pengendalian, hingga evaluasi. Termasuk juga dukungan sumber pendanaan yang bisa dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai tujuan SDGs,” jelasnya.

Juni juga menyoroti pentingnya penguatan peran perangkat daerah dalam pelaksanaan kegiatan pokja agar lebih terarah dan terukur. Rencana aksi yang dikembangkan melalui forum multipihak sangat membantu dalam memberikan pemahaman kepada pengguna lahan untuk pemanfaatan berbasis keberlanjutan. Pemerintah daerah membutuhkan sumber daya manusia, pendanaan, dan kerangka hukum yang mendukung pengakuan atas hak masyarakat adat, pengelolaan perbatasan antar desa, dan pemanfaatan lahan secara legal dan lestari.

Saat ini, Pemkab Kobar bersama masyarakat tengah membangun ekonomi desa melalui program Perhutanan Sosial yang tergabung dalam Integrated Area Development (IAD). Program ini fokus pada pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) serta pemetaan dan pendataan lahan masyarakat.

Beberapa inisiatif digital telah dikembangkan, seperti:

• Platform analisis otomatis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH),
• e-STDB untuk data petani,
• SIPKEBUN untuk data perkebunan besar swasta,
• Sistem e-sertifikasi untuk petani swadaya,
• Platform Tanibaik sebagai media pelatihan berbasis video dan buku saku.

Namun, tantangan tetap ada, salah satunya adalah keterbatasan finansial petani untuk melakukan replanting pada kebun sawit yang telah berusia lebih dari 20 tahun dan produksinya menurun.

Dalam aspek sosial, program ini juga mendukung perlindungan tenaga kerja dan kesetaraan gender. Upaya yang dilakukan antara lain:

• Penyusunan kebijakan kesetaraan gender,
• Akses pelatihan dan peluang kerja setara,
• Kampanye perubahan budaya kerja,
• Sistem pengaduan yang aman,
• Audit independen untuk efektivitas perlindungan hak-hak pekerja.

“Kami percaya bahwa keberhasilan pembangunan berkelanjutan tak lepas dari partisipasi aktif semua pihak, termasuk sektor swasta. Saat ini, Pemkab Kobar sedang menggali potensi CSR agar bisa dikelola langsung oleh pemerintah dan dimanfaatkan sebaik mungkin untuk masyarakat,” tegas Juni Gultom.

Sebagai hasil dari transformasi ini, pola pikir masyarakat dalam mengelola kebun mulai berubah. Kobar pun berhasil mendapatkan sertifikasi ISPO sebagai prasyarat ekspor sawit. Program lanskap lainnya yang juga mendukung inisiatif ini antara lain berasal dari PPN/Bappenas bersama USAID SEGAR, Kalimantan Forest (KALFOR), dan berbagai program pemerintah pusat dalam mendukung agenda SDGs.