MMC Kobar – Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) berbasis Sumber Daya Alam (SDA) dengan pendekatan Collaborative Governance, Bappedalitbang Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) yang dipimpin oleh Kepala Bappedalitbang, Juni Gultom, menyelenggarakan rapat koordinasi pada Senin (17/2).

Rapat ini dihadiri oleh dua organisasi mitra, yakni Orangutan Foundation International (OFI) dan Friends of Nature, People, and Forest (FNPF), yang telah menyepakati pengalokasian program/kegiatan mereka dalam mendukung pengembangan Kawasan Terpadu (Integrated Area Development/IAD) Perhutanan Sosial Kabupaten Kobar Tahun 2025. Kesepakatan ini mengacu pada Dokumen Rencana Induk Pengembangan Wilayah Terpadu Perhutanan Sosial Tahun 2025–2029 serta Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Terpadu (IAD) Perhutanan Sosial Tahun 2025Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah.

(Baca Juga : Sejumlah Perwakilan Berpartisipasi pada Vaksinasi Covid-19 Perdana Bersama Presiden)

Sejumlah rencana aksi telah dan sedang dilaksanakan oleh OFI dan FNPF, antara lain pengembangan wisata di Sekonyer, Suaka Margasatwa Lamandau, dan Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP); pelatihan pemandu wisata; pembangunan pos pantau orangutan; serta kerja sama dengan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan Karang Taruna. Inovasi lainnya adalah pengembangan paket wisata backpacker dengan jalur alternatif TNTP serta mengundang relawan asing sebagai donor agents untuk mendukung promosi pariwisata.

Selain sektor pariwisata, FNPF juga turut mendorong pengembangan UMKM lokal melalui penyediaan mesin pengolahan keripik berbasis buah lokal seperti cempedak dan buah khas lainnya. Di sektor peternakan, FNPF tengah mengembangkan pemeliharaan 15 ekor kambing sebagai uji coba teknik beternak yang sesuai dengan kondisi geografis Kobar. Potensi hasil yang menjanjikan ini masih terkendala ketersediaan bibit unggul yang sebagian besar harus didatangkan dari luar daerah.

“Dengan mendorong kegiatan UMKM dan peternakan di sekitar kawasan hutan, kita berharap ketergantungan masyarakat terhadap eksploitasi hasil hutan dapat dikurangi secara bertahap,” ungkap salah satu perwakilan FNPF.

Terkait pengembangan perdagangan karbon di wilayah Kobar, kedua organisasi menyampaikan pentingnya kajian mendalam mengenai pendekatan yang akan digunakan. Apakah akan dilakukan dengan menanam pohon di lahan terbuka seperti bekas kebakaran, atau memanfaatkan hutan dengan tutupan lahan tinggi yang sudah ada. Pertimbangan menyangkut status kepemilikan lahan—baik lahan pribadi, desa, maupun adat—menjadi penting agar mekanisme pembagian manfaat dari perdagangan karbon jelas dan tidak memicu konflik antar masyarakat maupun antar pemerintah.

“Prinsip keadilan dalam distribusi manfaat sangat penting dalam pengembangan skema perdagangan karbon, agar tidak menimbulkan ketimpangan atau ketegangan sosial,” ujar salah satu narasumber dalam rapat tersebut. (MT/bappedalitbang)