Bappedalitbang Kobar Galang Masukan dari Stakeholder melalui Konsultasi Publik RKPD 2026

MMC Kobar – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) menyelenggarakan Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Tahun 2026, Selasa (25/2).

Kegiatan ini bertujuan untuk menjaring masukan dan saran dari seluruh pemangku kepentingan dalam rangka penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2026.

(Baca Juga : SKB CPNS Hari Pertama di Kobar Berjalan Lancar)

Peserta Konsultasi Publik ini meliputi berbagai unsur, yaitu: seluruh SKPD Kabupaten Kotawaringin Barat, DPRD, Forkopimda, instansi vertikal, akademisi, asosiasi profesi, tokoh masyarakat, pelaku usaha/swasta, Bapperida Provinsi Kalimantan Tengah, Bappedalitbang kabupaten tetangga, serta LSM/NGO.

Penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 sendiri telah melalui berbagai tahapan sebelumnya, di antaranya: persiapan awal, orientasi penyusunan RKPD, serta pelaksanaan Musrenbang di tingkat kecamatan.

Kepala Bappedalitbang Kobar, Juni Gultom, dalam paparannya menyampaikan sembilan prioritas pembangunan daerah yang menjadi fokus utama RKPD Tahun 2026, yaitu:

  1. Pemenuhan dan peningkatan kualitas standar pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.
  2. Peningkatan sistem dan kualitas layanan kesehatan masyarakat serta penurunan prevalensi stunting.
  3. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial.
  4. Hilirisasi produk unggulan di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, serta penguatan ketahanan pangan dan pengendalian inflasi.
  5. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas wilayah, ketersediaan air bersih yang berkualitas, pelestarian lingkungan hidup, serta peningkatan ketangguhan terhadap bencana.
  6. Peningkatan produktivitas pertanian menuju swasembada pangan.
  7. Peningkatan realisasi investasi dan penguatan produktivitas sektor unggulan daerah.
  8. Pemberdayaan dan permodalan masyarakat desa dalam mendukung penyelenggaraan event-event ekonomi lokal.
  9. Penguatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi era digitalisasi serta penerapan prinsip good governance secara menyeluruh.

“Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat berharap seluruh elemen masyarakat dapat berperan aktif dalam proses perencanaan pembangunan, sehingga RKPD Tahun 2026 dapat disusun secara partisipatif, komprehensif, dan tepat sasaran,” ujat Juni Gultom.