Inspektorat Kobar Gandeng BPKP Kalteng Gelar FGD SPIP Terintegrasi
- penulis Inspektorat Kobar
- Jumat, 11 Juli 2025
- dibaca 6 kali

MMC Kobar - Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Tengah sukses menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi, yang bertempat di Ruang Kerja Inspektur Daerah Kobar, Jumat(11/7)
FGD ini dipimpin langsung oleh Inspektur Daerah Kobar, Isno Pandowo, dan dihadiri oleh perwakilan dari Bagian Organisasi Setda, Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, serta Dinas Perindagkop dan UKM.
(Baca Juga : Optimalisasi Pajak Daerah, Bapenda Kobar Gelar Pertemuan Bersama Pihak Icon+)
Kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi lintas perangkat daerah dalam penerapan SPIP secara terintegrasi demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efisien, dan transparan.

“Dengan SPIP yang kuat dan terintegrasi, kita pastikan setiap program dan kegiatan pemerintah berjalan efektif, efisien, dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ini adalah langkah nyata menuju pemerintahan yang lebih transparan dan bertanggung jawab,” ujar Isno Pandowo, saat membuka diskusi.
Dalam kegiatan ini, BPKP Kalteng memberikan asistensi teknis dan penguatan substansi kebijakan terkait integrasi SPIP dengan manajemen risiko dan pengendalian intern organisasi pemerintah.
“SPIP bukan hanya kewajiban administratif, tapi fondasi bagi terciptanya birokrasi yang responsif, adaptif, dan bebas dari risiko penyimpangan. Kolaborasi aktif lintas perangkat daerah seperti ini menjadi kunci penguatan akuntabilitas,” terang Dwito Santoso, Koordinator Pengawasan (Korwas) Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah BPKP Kalimantan Tengah, dalam forum tersebut.
Diskusi menyoroti strategi sinergi antar OPD dalam pelaksanaan SPIP, tantangan pelaksanaan pengendalian intern di lapangan, serta pentingnya budaya pengawasan melekat pada setiap jenjang tata kelola. FGD menghasilkan komitmen pembentukan tim koordinasi SPIP terintegrasi dan penyusunan Manajemen Risiko di level Pemda dan OPD.
